Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperkuat posisinya menolak dalam menggunakan uang virtual, misalnya Bitcoin, sebagai metode untuk cicilan di Indonesia. “Kami hanya tahu rupiah,” kata Mira Tayyiba, Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Koperasi dan UKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Selasa (16/1/2018).

Dimana kemungkinan uang digital dapat dihubungkan di Indonesia suatu saat nanti, Mira mengatakan bahwa hal itu akan dipertimbangkan lebih lanjut dan masih membutuhkan kajian yang lebih mendalam. Karena memang sama sekali, pemerintah akan mengambil posisi sebagaimana yang disampaikan Bank Indonesia (BI) dimana yang akan menjadi metode sah untuk mencicil di negara ini adalah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Bank Indonesia sebagai angsuran pengawas jelas tentang hal itu, namun apakah hal itu mungkin terjadi pada hal yang berbeda, hal itu sedang dipertimbangkan, namun sampai pemberitahuan lebih lanjut kami ambil setelah Bank Indonesia sebagai pengendali angsuran mengeluarkan keputusan lebih lanjut

Sudah diumumkan, BI mengingatkan agar masyarakat untuk tidak menawarkan, membeli atau menukar uang virtual, misalnya Bitcoin. Mengutip artikulasi yang disusun oleh Bank Indonesia, dinyatakan bahwa kas virtual termasuk Bitcoin tidak dianggap sebagai instrumen cicilan substansial, sehingga tidak dimanfaatkan sebagai metode untuk cicilan di Indonesia.

Ini sesuai dengan peraturan UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa uang tunai adalah uang tunai yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap pertukaran yang memiliki motivasi di balik cicilan, atau komitmen yang berbeda untuk dapat dipenuhi dengan uang tunai, atau pertukaran anggaran lainnya yang dipimpin di Wilayah Persatuan Negara Republik Indonesia wajib memanfaatkan Rupiah.

Tanggung jawab untuk uang tunai sangat berbahaya dan penuh dengan teori dengan alasan bahwa tidak ada ahli yang mampu, tidak ada pejabat eksekutif, tidak ada biaya kas virtual sumber daya tersembunyi dan saling bertukar penghargaan sangat tidak dapat diprediksi sehingga tidak berdaya melawan anjloknya nilai di perdagangan dan cenderung dimanfaatkan sebagai metode untuk mencuci uang tunai dan membiayai penindasan psikologis, sehingga bisa mempengaruhi keteguhan kerangka anggaran dan merusak orang pada umumnya.

Dengan cara ini, Bank Indonesia mengingatkan agar masyarakat tidak menawarkan, membeli atau menukar uang virtual. Sebagai spesialis pemasangan cabang, Bank Indonesia melarang semua organisasi spesialis kerangka pembayaran (prinsipal, koordinator pertukaran, koordinator kliring, pemasok penyelesaian akhir, penjamin, pengakuisisi, pintu angsuran, koordinator dompet elektronik, pemasok pertukaran keuangan) dan pemasok inovasi moneter di Indonesia baik Bank dan yayasan non-bank untuk memproses pembayaran angsuran dengan uang virtual, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40 / PBI / 2016 tentang Pembayaran Pembayaran dan dalam PBI 19/12 / PBI / 2017 tentang Penerapan Teknologi Keuangan.

“Bank Indonesia sebagai ahli dalam segmen fiskal, kerangka kerja kemanan moneter dan kerangka kerja angsuran senantiasa dipersembahkan untuk menjaga ketangguhan kerangka anggaran, jaminan pembeli dan penghindaran penghindaran pajak dan hambat pembiayaan perang psikologis,” tulis BI dalam sebuah pengumuman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here